13 - 19 November 2017 -- Tempo
HUKUM menjadi sedemikian rumit menghadapi Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar ini seolah-olah bisa menekuk-lenturkan aturan. Kesaktiannya kembali terlihat, kini, ketika ia menghadapi kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Permainan dimulai setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Setya, terlibat dalam penggarongan proyek e-KTP hingga merugikan negara Rp 2,3 triliun. Para politikus, dengan "siasat ketuk palu" Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang dekat dengan Setya, membentuk Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka, Setya mengajukan gugatan pra-peradilan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, memenuhi gugatan itu dan membatalkan status tersangka Setya pada September lalu. Kekonyolan ini berlanjut ketika pengacara Setya melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Saut Situmorang serta 24 penyidik lembaga itu ke polisi.
Download Majalahnya di sini Aplikasi MAJALAH INDONESIA tersedia untuk iOS,Android,dan Windows
Topic: Tempo Edisi 13 - 19 November 2017 (Read 1156 times)
