[songyou]

12 - 18 Desember 2016 - Tempo

Tak gampang meredakan gonjang-ganjing politik yang dipicu isu sensitif soal penistaan agama. Presiden Joko Widodo mesti lihai mengemudikan republik ini agar demokrasi tak berubah jadi anarki. Tapi membiarkan kepolisian menggunakan jerat makar bagi tokoh politik dan aktivis jelas tidak bijak. Ditakar dengan kaidah demokrasi, langkah polisi itu berlebihan. Delapan tokoh dan aktivis dijaring dengan tuduhan menggulingkan pemerintah bersamaan dengan aksi massa 212 -- sebutan untuk demonstrasi besar-besaran pada 2 Desember lalu. Mereka yang dijerat delik makar antara lain dua jenderal purnawirawan (Kivlan Zen dan Adityawarman Thaha), dua politikus Partai Gerindra (Eko Suryo Santjojo dan Firza Husein), tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz, serta aktivis Ratna Sarumpaet. Tokoh kawakan Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas juga termasuk yang dijerat dengan aturan warisan kolonial itu.

Download majalahnya di sini

Aplikasi MAJALAH INDONESIA tersedia untuk iOS,Android,dan Windows