[songyou]

22 - 28 Mei 2017 -- Tempo

Konsesi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK) seluas 37 ribu hektare ini berbatasan dengan tiga desa, yakni Desa Sungai Awan Kiri, Desa Tanjungpura, dan Desa Sukamaju. Meski izin HPH diperoleh pada 2008, PT MPK baru mulai membuka hutan tahun lalu. Di area yang berbatasan dengan Desa Sungai Awan Kiri, perusahaan tersebut sempat membuat kanal untuk mengeringkan air di lahan gambut. Belum banyak kanal dibangun, PT MPK dipaksa menghentikan kegiatan. MPK harus menimbun kembali kanal yang telah dibuka. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menilai pembukaan kanal gambut pada 2016-2017 itu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 mengakibatkan banyak pengusaha industri perkebunan sawit dan kayu gencar menyuarakan "unek-uneknya", mulai dari potensi terganggunya bahan baku akibat produksi kayu dan sawit yang menurun, hingga ancaman kredit seret perbankan.

Download majalahnya di sini

Aplikasi MAJALAH INDONESIA tersedia untuk iOS,Android,dan Windows