[songyou]

06 - 12 Maret 2017 -- Tempo

Sehari sebelum Presiden Direktur Freeport - McMoRan Inc Richard C. Adkerson menggertak akan membawa perselisihan dengan pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase pada Senin dua pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana. Pada Ahad siang itu, selama 30 menit Jokowi mewanti-wanti Jonan agar tak kendur berunding dengan Freeport. Jokowi menekankan tiga hal yang tak boleh ditawar: perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian mineral, serta divestasi saham Freeport hingga 51 persen. Ihwal keberatan Freeport mengenai aturan fiskal, pemerintah bersedia duduk satu meja. Sejumlah teman diskusi Presiden mengatakan sudah lama Jokowi menginginkan saham mayoritas Freeport dimiliki oleh Indonesia --- bisa oleh negara ataupun swasta nasional. Tujuannya untuk memberi sinyal bahwa pemerintah tak tunduk pada kekuatan asing seperti yang kerap dituduhkan lawan politik Jokowi. Presiden mengacu pada kontrak karya kedua yang diteken pemerintah Indonesia dan Freeport pada 1991. Berdasarkan kontrak karya, kepemilikan nasional di Freeport pada 2011 semestinya sudah mencapai 51 persen.

Download majalahnya di sini

Aplikasi MAJALAH INDONESIA tersedia untuk iOS,Android,dan Windows