08 - 14 Mei 2017 -- Tempo
Diwarnai hujan interupsi, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hak angket untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini dicurigai sebagai pintu masuk buat memuluskan revisi Undang-Undang KPK. Ada juga yang mengaitkan hak angket ini dengan upaya menghalangi pengusutan dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik. Hal ini terkait dengan pengakuan Miryam S. Haryani yang telah mengguncang Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan hanya soal mereka menerima triliunan rupiah suap proyek kartu tanda penduduk elektronik di Kementerian Dalam Negeri pada 2011-2012, Miryam juga mengaku ditekan politikus Senayan agar tak terlalu jujur mengungkap permainan proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Tak kunjung ada titik temu, politikus Partai Hanura, Dossy Iskandar, mengusulkan anggota Komisi Hukum memakai hak angket untuk meminta rekaman pemeriksaan Miryam dalam poin empat. Simak ulasan khusus tentang "penunggang gelap" angket KPK hanya di Majalah Tempo edisi kali ini.
Download majalahnya di sini Aplikasi MAJALAH INDONESIA tersedia untuk iOS,Android,dan Windows
Topic: Tempo Edisi 08 - 14 Mei 2017 (Read 1731 times)
