Korupsi dan Pembuktian Terbalik, Dari Perspektif Kebijakan Legislasi, dan Hak Asasi Manusia
Dr. Drs. Mansur Kartayasa, S.H., M.H
Buku ini mencoba mengulas kajian pemberantasan korupsi dari sisi kebijakan legislasi melalui perumusan peraturan peraturan perundang-undangan yang memenuhi asas-asas dan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundangan yang baik antara lain memenuhi asas atau prinsip hak asasi manusia khususnya dalam hal ini mengenai perumusan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dan karena ruang lingkup kajian berbicara seputar kebijakan legislatif, maka tak dapat dielak kajian akan memasuki wilayah Hukum Tata Negara karena akan membahas dan membicarakan fungsi,tugas, dan wewenang lembaga Negara yang terkait dengan pembuatan undang-undang maupun insitusi-institusi pelaksana undang undang khususnya di bidang hukum.
Kajian dan uraian-uraiannya jauh dari memadai apalagi sempurna, kami yakin banyak sekali kekurangan-kekurangannya disana-sini, sehingga sangat diperlukan masukan masukan, kritik dan saran yang konstruktf dari sidang pembaca untuk penyempurnaan buku ini.
Aplikasi TOKO BUKU tersedia untuk iOS,Android,dan Windows
Topic: KENCANA : Korupsi dan Pembuktian Terbalik, Dari Perspektif Kebijakan Legislasi (Read 4214 times)